Metroterkini.com - Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dan Nurul Ghufron mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2020). Keduanya datang untuk membahas program bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak pandemi corona Covid-19 di ibu kota.
Ghufron mengatakan pihaknya bersama dengan perwakilan Balai Kota, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membahas soal Bansos bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.
"Bansos baik dari sisi untuk kesehatan, sociaal sustained, maupun ekonomi, tapi tadi berfokus pada bansos yang untuk social sustain," ujar Ghufron di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Selain itu, dia membahas masalah target dari penyaluran Bansos yang kerap bermasalah. Menurutnya ada beberapa kriteria seperti kalangan yang terdaftar dalam PKH (program keluarga harapan) yang tak mendapat Bansos.
Menurutnya, perlu ada keselarasan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kelompok masyarakat yang juga sebenarnya membutuhkan Bansos.
"Misalnya basis data DTKS. Kan selama ini Kemensos memandang bahwa kondisi covid itu dipisah dengan program sosial lain,yang penerima PKH enggak boleh menerima dana bansos ini," kata Ghufron.
Menurutnya, kelompok PKH itu sama dengan masyarakat tidak mampu lainnya yang juga membutuhkan Bansos. Data penerima ini juga diyakini bertambah karena maraknya PHK atau usaha yang pendapatannya menurun drastis.
"Padahal kebutuhan dampak covid mengakibatkan yang semula secara ekonomi kuat itu menjadi turun. Apalagi yang PHK, yang memang sebelum kondisi covid sudah tdk sejahtera. Dia kemudian pasti akan tambah turun," katanya.
Karena itu, ia meminta adanya pembenahan data Bansos ini ke depannya. Jika memang ada kesalahan seperti penggelembungan, maka dianggap wajar dan harus diperbaiki jika tidak disengaja. Namun jika penggelembungan ini dilakukan secara sengaja, maka ada indikasi kuat tindakan korupsi di dalamnya.
"Kalau tepat tidak tepat basisnya pada DTKS ya, karena memang di sana belum sepenuhnya sempurna memang awalnya kemudian ada tidak kesempurnaan. Ada yg di DTKS ternyata sudah meninggal, ada yang di DTKS sudah pindah," katanya. [***]
